Oleh: pinjambuku | 4 Oktober 2007

Anggaran Kebudayaan

Yogyakarta: Kota Budaya
Tanpa Anggaran Budaya

Yogyakarta tak diragukan lagi menjadi kota pelajar, pariwisata, dan budaya yang pesonanya menyebar ke segenap penjuru nusantara dan dunia. “Never Ending Asia”, demikian semboyan kota Yogyakarta yang selama beberapa tahun terakhir ini terus berkumandang. Tidak hanya ke dunia luar, spirit sebagai kota pelajar, pariwisata, dan budaya tersebut sesungguhnya menjadi karakter keseharian di kota ini, menjadi sumber kehidupan dan bahkan bersenyawa dalam diri setiap penghuninya.

Akan tetapi, menyimak informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemkot Yogyakarta tahun 2006 (Kompas, Rabu, 18 April 2007), rasanya kita layak mengajukan gagasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik bagi pembangunan dan pengembangan eksistensi kota Yogyakarta.

Bidang pendidikan, kepariwisataan, dan kebudayaan sesungguhnya telah masuk dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat kita simak dalam prioritas pembangunan daerah yang dinyatakan mengarah pada “pelaksanaan tematik kota sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan, tertib dan bersih, pariwisata yang berbudaya dan pendidikan yang berkualitas serta Kota yang ramah lingkungan.”

Dalam laporan tersebut, tercantum 14 bidang pelaksanaan pemerintahan, di mana bidang pendidikan dan pariwisata termasuk di dalamnya. Kita dapat mengasumsikan bahwa bidang seni dan budaya, sebagai elemen yang membangun kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, pariwisata, dan budaya, telah termasuk ke dalam kedua bidang tersebut. Hal ini saja bisa mengundang pertanyaan akan keseriusan Pemerintah Kota dalam menangani bidang budaya. Bidang pendidikan, siapa saja tahu adalah bidang yang teramat kompleks, bahkan sekadar dalam hitungan kuantitas jumlah siswa yang harus ditangani dengan cermat agar aktivitas pendidikan mereka dapat berjalan lancar. Sementara itu, bidang pariwisata tentu saja lebih banyak menangani aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan, sedang bidang seni dan budaya jelas lebih luas dari itu.
Jika kita bersedia mencermati dari awal sampai akhir informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Pemkot, tidak ada satu kalimat pun yang melaporkan adanya program dan realisasi pelaksanaan kegiatan di bidang seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Pemkot. Mestinya kenyataan tersebut adalah hal yang musykil, tentu ada satu-dua atau sekian kegiatan yang telah diprogramkan dan telah atau akan dilaksanakan hanya tidak termuat dalam abstraksi laporan. Akan tetapi, jika laporan tersebut kita baca sebagai data yang sahih dan terjamin validitasnya, kita pun boleh mengatakan bahwa bidang seni dan budaya memang bukan bagian dari prioritas pemerintah.

Kita memang masih harus berlapang dada dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan beragamnya alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, bagaimana kita harus bersikap dengan besarnya anggaran yang diberikan oleh Pemkot pada bidang olah raga yang berbanding terbalik dengan bidang seni dan budaya? Mari kita bandingkan dengan anggaran yang diberikan kepada PSIM yang sebesar Rp 9.980.000.000,- yang barangkali termasuk dalam anggaran untuk organisasi profesi/keolahragaan yang seluruhnya sebesar Rp 13.386.300.000,- dibandingkan dengan bidang pariwisata dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.466.173.950,- dengan realisasi Rp 2.232.035.272,-
Meski tidak termasuk dalam prioritas pembangunan, jika Pemkot memang konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam laporan tersebut, bidang olahraga tentu saja tetap harus mendapat perhatian dan penanganan yang baik. Tentu olah raga yang mampu membangun kekuatan jasmani, jiwa sportivitas, dan semangat dan kebanggaan masyarakat, bukan olah raga yang terus-menerus memberatkan anggaran daerah tanpa prestasi jelas dan lebih banyak diwarnai dengan kerusuhan dan sekadar berhenti menjadi keriuhan untuk kalangan sendiri.

Alangkah bijak jika Pemkot bersedia untuk menghitung ulang kepentingan bidang-bidang lain yang bisa jadi juga perlu mendapat perhatian. Kota Yogyakarta telah lama dikenal sebagai kota buku, yang berperan penting bagi dunia pendidikan dan peradaban bangsa. Industri perbukuan dan penerbitan Yogyakarta yang sekian tahun lalu begitu marak dan disegani secara nasional, yang kini kian meredup, mestinya dapat dibantu untuk kembali bergerak maju. Bahkan sekadar dengan memfasilitasi penggunaan gedung pameran buku yang biaya sewanya seringkali terasa berat bagi penerbit-penerbit kecil itu. Lebih maju lagi jika Pemkot bersedia memperhatikan perpustakaan sebagai gudang ilmu bagi pelajar dan masyarakat, baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan mandiri masyarakat.

Di bidang kesenian, ada begitu banyak seniman tradisi dan kontemporer yang sama sekali tidak tersentuh kebijakan Pemkot. Ada begitu banyak acara dan festival seni, pun produksi seni, yang terus-menerus dilaksanakan meski tidak ada penghargaan lebih-lebih bantuan dana. Paling gampang, kita dapat membandingkan anggaran yang diberikan Pemkot untuk Festival Kesenian Yogyakarta, satu kegiatan tahunan yang telah berjalan permanen dan merangkul beragam kesenian, baik tradisional maupun modern, juga dengan program Pasar Seni yang merangkul beraneka kerajinan dan menjadi elemen kuat dalam aktivitas kepariwisataan Yogyakarta.

Kemudian, adakah peran pemerintah bagi para pembuat film independen yang hampir setiap tahun mendapat penghargaan, termasuk Piala Citra, itu? Bagaimana dengan penyelenggaraan beberapa festival film yang rutin digelar di kota ini? Bagaimana dengan seni rupa, sastra, teater, puisi? Apakah semua kesenian ini, meski barangkali tidak mampu menghadirkan keriuhan tetapi tetap ikut andil dalam eksistensi kota Yogyakarta sebagai kota budaya, harus terus menjadi anak tiri? Bagaimana pula dengan sekian banyak seni tradisi yang oleh pemerintah sendiri selalu didengung-dengungkan sebagai kesenian adiluhung warisan nenek-moyang, apakah akan dibiarkan hilang ditelan zaman?

Belum lagi jika kita menyimak kontroversi pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Bagaimana penyikapan pemerintahan Kota Yogyakarta terhadap keberadaan Keraton Yogyakarta, yang sudah pasti eksistensinya lebih dari sekadar pariwisata atau seni dan budaya, tetapi mengayomi kehidupan para kawula yang masih bersetia kepadanya? Apakah raungan motor para suporter sepakbola yang tidak ketahuan juntrungan dan prestasinya itu cukup layak dihadapkan dengan kesantunan puluhan ribu wakil kawula Yogyakarta yang mengikuti pisowanan agung, 18 April 2007?
Yogyakarta, April 2007


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: